Brigade AMBA Sultra : Aksi Jalanan Hari Ini Suara Rakyat atau Instrumen Pertarungan Elit?

CELEBESNESIA.COM ,KENDARI – Ketua Umum Brigade AMBA Sultra, Saleh Muhammad S atau dikenal Saleh Saranani, melontarkan kritik terhadap sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Juni 2026. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan apakah gerakan tersebut benar-benar lahir dari aspirasi rakyat atau justru sedang mengakomodasi kepentingan kelompok elit tertentu.

Saleh menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menilai bahwa setiap gerakan yang mengatasnamakan rakyat harus mampu menunjukkan keberpihakannya terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

"Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui aksi. Namun, penting bagi masyarakat untuk menilai secara kritis apakah tuntutan yang disuarakan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik atau justru menjadi bagian dari agenda dan kepentingan elit tertentu," ujar Saleh.

Menurutnya, beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tuntutan penurunan harga BBM non-subsidi serta desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Beberapa tuntutan yang diajukan justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Tuntutan penurunan harga BBM non-subsidi, misalnya, lebih banyak menyasar kelompok pengguna tertentu dan tidak secara langsung menyentuh mayoritas masyarakat yang selama ini menerima manfaat dari skema subsidi. Begitu pula dengan desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar," katanya.

Saleh secara khusus menyoroti tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata, baik dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak maupun dalam menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

"Ini yang paling saya pertanyakan. Ketika ada program yang memberikan manfaat kepada anak-anak sekaligus menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal, mengapa justru ada desakan untuk menghentikannya? Atas dasar apa dan untuk kepentingan siapa tuntutan tersebut disampaikan?" ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, kritik harus dibangun di atas kepentingan rakyat dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata untuk membangun narasi politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

"Jangan sampai rakyat hanya dijadikan tameng. Jangan sampai nama rakyat dipakai untuk memperjuangkan agenda yang manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat. Gerakan yang mengatasnamakan masyarakat harus mampu membuktikan bahwa mereka berdiri bersama rakyat, bukan bersama kepentingan elit," tegasnya.

Lebih lanjut, Saleh menilai bahwa ukuran keberhasilan sebuah gerakan tidak ditentukan oleh banyaknya massa yang turun ke jalan, melainkan oleh sejauh mana tuntutan yang diperjuangkan mampu memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat.

"Hari ini rakyat tidak membutuhkan panggung politik. Rakyat membutuhkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Rakyat membutuhkan program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Jika ada program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka yang seharusnya diperjuangkan adalah perbaikannya agar lebih efektif dan tepat sasaran, bukan penghentiannya," katanya.

Di akhir pernyataannya, Saleh mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan objektif dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.

"Publik harus tetap kritis. Jangan sampai suara rakyat dipinjam untuk kepentingan tertentu, penderitaan rakyat dijadikan bahan orasi, dan kemarahan rakyat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperjuangkan agenda pihak-pihak yang sesungguhnya tidak mewakili kepentingan rakyat," pungkasnya.