Kawal Anggaran Kementerian Kebudayaan dan Dorong Pemisahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan , Brigade AMBA Sultra Ajukan Audiensi ke DPRD.

CELEBESNESIA.COM-KENDARI – Brigade AMBA Sulawesi Tenggara (B.A.S) secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Audiensi tersebut diajukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan sektor kebudayaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelestarian identitas budaya daerah.

Ketua Umum Brigade AMBA Sultra, Saleh Muhammad Syahruddin, S.A.P atau dikenal Saleh Saranani, menyampaikan bahwa terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus dalam permohonan audiensi tersebut, yaitu pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran kebudayaan yang bersumber dari pemerintah pusat serta penguatan kelembagaan urusan kebudayaan di daerah.

Pengawasan Anggaran Kebudayaan

Menurut Saleh, hadirnya Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri di tingkat nasional membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan program dan anggaran di bidang kebudayaan. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa anggaran kebudayaan yang dialokasikan untuk Sulawesi Tenggara benar-benar dimanfaatkan untuk pelestarian, pengembangan, pemajuan, dan perlindungan kebudayaan daerah. Anggaran tersebut harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku budaya, bukan sekadar kegiatan seremonial yang tidak berkelanjutan," ujar Saleh.

Melalui audiensi dengan Komisi IV DPRD Sultra, Brigade AMBA Sultra berharap dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan, program, serta mekanisme pengawasan anggaran kebudayaan yang masuk ke daerah.

Dorongan Penguatan Kelembagaan Kebudayaan

Selain persoalan anggaran, Brigade AMBA Sultra juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan yang menangani urusan kebudayaan di daerah. Menurut mereka, kekayaan budaya Sulawesi Tenggara yang tersebar di berbagai wilayah membutuhkan perhatian yang lebih terfokus dan terintegrasi.

Selama ini, urusan kebudayaan masih menjadi bagian dari perangkat daerah yang juga menangani sektor pendidikan. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang gerak kebudayaan belum optimal karena harus berbagi perhatian dengan berbagai program pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas.

Brigade AMBA Sultra memandang bahwa penguatan kelembagaan kebudayaan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah guna mempercepat pemajuan kebudayaan, perlindungan warisan budaya, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan, serta penguatan identitas daerah berbasis kearifan lokal.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dorongan tersebut antara lain:

- Meningkatkan fokus dan efektivitas pelaksanaan program kebudayaan.

- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan.

- Mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

- Mendorong perlindungan cagar budaya serta penguatan karakter masyarakat berbasis nilai-nilai budaya daerah.

Harapan kepada DPRD Sultra

Brigade AMBA Sultra berharap permohonan audiensi yang telah diajukan dapat segera mendapat tanggapan dari Komisi IV DPRD Sultra. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara masyarakat, organisasi kebudayaan, dan lembaga legislatif dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan kebudayaan Sulawesi Tenggara.

Melalui audiensi ini, Brigade AMBA Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kebudayaan, serta mendorong lahirnya rekomendasi dan kebijakan yang berpihak pada pelestarian warisan budaya, penguatan identitas daerah, dan pembangunan peradaban masyarakat Sulawesi Tenggara.