2 Lurah Kendari Digerebek Pesta Miras di Kantor Saat Cekcok soal Tarif Wanita

CELEBESNESIA.COM , KENDARI – Suasana di wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari, mendadak gempar. Dua orang pejabat kelurahan dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian usai digerebek warga di Kantor Kelurahan Poasia pada Jumat (12/6/2026) malam.

Peristiwa ini segera menjadi sorotan publik, terutama setelah beredar informasi bahwa oknum yang terlibat merupakan aparatur pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pejabat yang diamankan berinisial ZM, yang menjabat sebagai Lurah Poasia, dan RA, yang merupakan Lurah Talia. Keduanya dikabarkan berada di dalam kantor kelurahan bersama dua orang perempuan muda saat warga mendatangi lokasi.

Bermula dari Keributan Soal Pembayaran

Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengaku curiga setelah mendengar teriakan dari dalam gedung kantor kelurahan di malam hari. Warga berinisial W, salah satu saksi mata di lokasi, mengungkapkan bahwa keributan tersebut disinyalir dipicu oleh ketidakpuasan terkait pembayaran.

"Awalnya ada teriakan dari dalam kantor. Informasinya karena masalah pembayaran. Katanya sudah sepakat Rp300 ribu per orang, tetapi yang diberikan hanya Rp200 ribu," jelas W saat memberikan keterangan.

Mendengar kegaduhan yang tidak wajar, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk memastikan situasi. Ketegangan sempat memuncak saat warga mendapati bahwa pria yang berada di dalam ruangan tersebut adalah pejabat pemerintahan setempat.

Kepolisian Lakukan Pendalaman

Guna mencegah tindakan main hakim sendiri dan meredam situasi yang semakin memanas, aparat kepolisian segera turun tangan. Pihak kepolisian kemudian mengevakuasi para pihak terkait dan membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari jajaran Polresta Kendari maupun Pemerintah Kota Kendari terkait perkembangan pemeriksaan kasus ini. Pihak berwenang saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta-fakta serta kronologi kejadian yang sebenarnya.

Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan menghindari spekulasi liar yang dapat mencederai citra birokrasi di Kota Kendari.