AMBA SULTRA Gelar RDP dengan DPRD Sulawesi Tenggara, Dorong Pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

CELEBESNESIA.COM , KENDARI – Angkatan Muda Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (AMBA SULTRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi organisasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekosistem kebudayaan di Bumi Anoa.

Delegasi AMBA SULTRA yang hadir dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Founder sekaligus Ketua Yayasan AMBA SULTRA, Stenly Diover, didampingi oleh Ketua AMBA Witeno Wuna, Jasman, Ketua Brigade AMBA SULTRA (BAS) , Saleh Saranani, serta segenap Dewan Pengurus PB AMBA SULTRA.

Fokus Utama RDP

Dalam RDP tersebut, AMBA SULTRA menyoroti tiga poin krusial yang menjadi fokus diskusi bersama para legislator:

Pengawasan Kebijakan Pusat: AMBA SULTRA mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk proaktif memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya terkait rencana penganggaran program Pemajuan Kebudayaan agar lebih tepat sasaran di daerah.

Pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Salah satu poin penting yang didorong adalah pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menjadi dua instansi terpisah. Menurut AMBA SULTRA, langkah ini diperlukan untuk memastikan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih efektif, serta memberikan ruang fokus yang lebih maksimal bagi pemajuan kebudayaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelestarian Budaya Anoa: Pada kesempatan tersebut, yayasan juga memaparkan secara komprehensif program kerja yayasan terkait upaya pelestarian budaya anoa sebagai identitas luhur masyarakat Sulawesi Tenggara.

Komitmen Pelestarian Budaya

Founder Yayasan AMBA SULTRA, Stenly Diover, menyampaikan bahwa sinergi dengan lembaga legislatif sangat diperlukan guna memastikan arah kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

"Kami berharap DPRD Sultra dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan kebudayaan. Pemisahan dinas bukan sekadar soal birokrasi, tetapi soal prioritas terhadap martabat budaya kita," ujar Stenly dalam pertemuan tersebut.

Pihak AMBA SULTRA berharap poin-poin yang disampaikan dalam RDP ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara demi kemajuan kebudayaan daerah yang lebih berkelanjutan.