Menonton "Sirkus" Antar-Lembaga: Terus Kita Bicara Hukum untuk Apa?

Sebuah premis menggelitik sekaligus getir belakangan ini kerap berputar di kepala kita: Jaksa ditangkap polisi. Polisi ditangkap jaksa. Rumah jaksa dijaga tentara.

 (Oleh : Stenly Diover)

Kendari, 10 Juli 2026.

Melihat fenomena ini, kita seperti sedang menonton sebuah pertunjukan sirkus teatrikal yang mahal, di mana para aktornya sibuk saling sandera, saling intip celah, dan saling pamer otot. Di titik ini, sebuah pertanyaan fundamental dan skeptis sewajarnya lahir dari benak warga negara biasa: Jika para penegak hukumnya saja saling bergulat di ruang publik, terus kita bicara hukum untuk apa?

Ketika "Pedang Justice" Menjadi Alat Saling Sandera

Hukum idealnya bekerja seperti kompas menunjuk arah yang sama bagi siapa pun, tanpa peduli apa seragamnya. Namun, ketika kita melihat institusi penegak hukum saling menangkap atau saling mengurung diri di balik barikade institusi lain, hukum tidak lagi terasa sebagai instrumen keadilan. Hukum telah bergeser menjadi instrumen kekuasaan dan alat pertahanan diri.

Konsep checks and balances yang sejatinya diciptakan untuk saling mengontrol demi kebaikan publik, justru mengalami pembajakan makna. Yang terjadi bukan lagi saling mengoreksi secara elegan, melainkan saling intip dosa masa lalu. "Kamu usut kasusku, aku bongkar laci tokomu." Jika pola ini yang terus berjalan, maka hukum tak lebih dari sekadar aturan permainan dalam perang dingin antar-elite.

Hukum untuk Siapa?

Saat institusi-institusi ini sibuk bertarung di level atas, mari kita tengok apa yang terjadi di akar rumput.

Masyarakat kecil masih harus berdarah-darah hanya untuk mendapatkan keadilan universal yang sederhana. Kasus pencurian sandal atau buah-buahan diproses dengan kecepatan cahaya, sementara skandal mega-korupsi atau penyalahgunaan wewenang antar-lembaga sering kali berakhir dengan "kompromi di balik pintu tertutup" demi menjaga stabilitas.

Ketika rumah seorang penegak hukum harus dijaga oleh tentara agar aman dari jangkauan penegak hukum lainnya, itu adalah proklamasi paling telanjang bahwa rasa aman di negeri ini adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli dengan pangkat dan korps. Rakyat biasa yang tidak punya akses ke barikade militer hanya bisa pasrah memeluk nasibnya sendiri.

Mengembalikan Hukum ke Khitahnya

Jadi, untuk apa kita masih bicara hukum?

Kita tetap harus bicara hukum bukan karena kita percaya pada kesucian institusi-institusi yang sedang bertikai itu. Kita bicara hukum justru untuk menagih hak kita yang telah mereka sandera.

Kita bicara hukum sebagai pengingat sebuah alarm keras bahwa seragam, lencana, dan senjata yang mereka gunakan dibiayai oleh pajak dari keringat rakyat. Mereka tidak sedang memimpin kerajaan mandiri yang boleh saling menyatakan perang.

"Hukum akan kehilangan taringnya bukan saat penjahat bertambah banyak, melainkan saat para penegak hukumnya memperlakukan pasal-pasal sebagai komoditas transaksi dan alat gertak sambal."

Kesimpulan

Rakyat sudah lelah menjadi penonton pemandu sorak dalam drama ego sektoral ini. Sudah saatnya reformasi hukum tidak lagi bicara soal seremonial atau revisi undang-undang yang sekadar kosmetik. Yang kita butuhkan adalah pembersihan hulu ke hilir dan ketegasan kepemimpinan tertinggi untuk mendisiplinkan institusi yang mulai merasa di atas angin.

Jika sirkus saling tangkap dan saling jaga ini terus dibiarkan tanpa ada titik balik yang jelas, maka jangan salahkan masyarakat jika suatu hari mereka berhenti percaya pada hukum, dan mulai mencari keadilannya sendiri. Sebelum hari buruk itu tiba, mari kita terus bicara, menggugat, dan menagih hukum yang sebenar-benarnya hukum.